Ayo Kerja

Drs. Jaghur StefanusTujuh puluh satu tahun Indonesia Merdeka. Melampaui semua seremoni dan festival, “Hari Merdeka” menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan aksi untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur adalah Masyaakat Indonesia yang harus dilindungi, diperhatikan, dan dimajukan demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, seperti cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam mukadimah konstitusi kita.

 

Harapan dan cita-cita itu hanya dapat dicapai dengan “jalan kerja”.  Dengan bekeja, baik pemerintah maupun masyarakat akan meraih kemakmuran dan kejayaan. Kerja harus mencerminkan nilai-nilai luhur dalam kebudayaan kita. Kerja dengan kekuatan dan persatuan. Kerja dengan teladan dari para pemimpin.

Gerakan “Ayo Kerja Nyata” adalah perwujudan praktis dari gerakan revolusi mental. Ajakan ini menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, terutama para penyelenggara negara. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk bekerja jujur, tanpa pamrih, melayani masyarakat secara paripurna.

Gerakan Ayo Kerja Nyata menjadi penting, relevan dan mendesak dalam konteks reformasi birokrasi. Pada hakikatnya, reformasi birokrasi merupakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar tehadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Birokasi pemerintahan harus direformasi dan disesuaikan dengan dinamika masyarakat, termasuk dalam penguasaan/pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Reformasi birokrasi ini harus dilakukan dengan langkah-langkah yang mendasar, komprehensif dan sistematis untuk mencapai  tujuan  dan sasaran yang sudah direncanakan dan ditetatapkan.

 

Revolusi Mental Untuk Birokrasi Yang Lebih Baik

Revolusi Mental menurut Presiden Jokowi adalah perubahan paradigma, pola pikir atau budaya politik dalam rangka membangun bangsa sesuai dengan cita-cita proklamasi Indonesia. Sasaran revolusi mental dalam konteks reformasi birokrasi adalah terwujudnya perubahan radikal-positif atas pola pikir dan budaya, kapabilitas, perilaku,  dan gaya aparatur birokrasi. Aparatur  birokrasi harus bersih, kompeten, efektif dan efisien, serta bekerja sebagai pelayan publik.

Reformasi Birokrasi  dalam semangat revolusi mental telah dirancang, dicanangkan dan diterapkan. Sebagai bagian dari negara dan pemerintahan Indonesia, Kabupaten Manggarai Timur ikut serta melaksanakan reformasi birokrasi. Dengan mengamati, mencermati dan menganalisis tingginya ekspektasi masyarakat akan perbaikan kualitas sumber daya dan pelayanan birokrasi, maka pemerintah Manggarai Timur meyakini dan memilih jalan “reformasi birokrasi” sebagai sebuah kewajiban yang bersifat penting dan mendesak.

Hal ini menjadi perhatian serius dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang merupakan “instansi terkait” dalam menerapkan reformasi birokrasi di Kabupaten Manggarai Timur.

Drs. Stefanus Jaghur, kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai Timur mengharapkan para birokrat memiliki nilai-nilai kejujuran, kompetensi, efektif dan efisien, dan bermental pelayan publik, para birokrat harus memahami tugas pokok dan fungsinya.

Untuk membenahi dan menata wajah birokrasi, BKD Manggaai Timur memberikan perhatian khusus pada aspek pembinaan dan pengawasan. Terkait hal ini, Drs. Sfefanus Jaghur menjelaskan, “pembinaan dan pengawasan, baik dari dalam maupun dari luar. Pembinaan dan pengawasan yang mengedepankan netralitas, profesionalisme, demokrasi, transparansi dan kemandirian; disertai perbaikan semangat kerja dan cara kerja terutama dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. Komitmen dan prinsip akuntabilitas instansi pemerintah juga perlu ditegakan.”

Peranan atasan langsung menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap pekerjaan mengakibatkan rendahnya kinerja yang dihasilkan. Hakikat revolusi mental seorang birokrat, menurut Drs. Stefanus Jaghur, adalah perubahan kesadaran seorang individu penyelenggara negara untuk bekerja dengan mengedepankan semangat, kinerja dan mengandung prinsip netralitas, profesionalisme, demokrasi, transparansi dan kemandirian. “ Ini memang prinsip dan slogan lama, tetapi sangat sulit dilaksanakan,” tambahnya.

Strategi dan Pendekatan

Gerakan kerja nyata di kalangan birokrasi akan berjalan dan berhasil jika birokrasi dan birokratnya dibenah. Untuk membenahi birokrasi, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Drs. Stefanus Jaghur, merumuskan dua pendekatan itu sebagai “langkah internal dan eksternal.

Langkah internal ditempuh dengan melakukan cara-cara berikut. Pertama, meluruskan orientasi. Reformasi birokrasi harus bertumpu pada demokratisasi, pada amanah rakyat, karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat. Kedua, memperkuat komitmen. Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini merupakan prasyarat penting. Dalam pelaksanaannya, pendekatan reward and punishment harus dilaksanakan secara konsekuen dan proporsional. Ketiga, memperkuat payung hukum.  Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas dapat menjadi koridor dalam merancang dan menerapkan kebijakan. Keempat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.  Untuk menunjang hal ini, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan terutama bimbingan yang lebih bersifat teknis dan fungsional.

Langkah eksternal dapat dilakukan melalui komitmen dan teladan seorang pemimpin dan pengawasan masyarakat. Pemimpin harus berani dan tegas dalam membuat keputusan serta memberikan keteladanan. Pemimpin harus memberi apresiasi kepada yang berhasil dan sanksi yang tegas kepada yang melanggar aturan/etika. Masyarakat pun memiliki hak dan wajib mengawasi hasil pekerjaan dengan mengkritisi, menganalisis dan berdiskusi tentang kinerja dan pelayanan dalam birokrasi secara proposional, tepat jalur dan taat aturan.

 

Ada beberapa persoalan yang kasat mata dan menjadi perhatian publik terkait kinerja dan pelayanan birokasi di Manggaai Timur. Hal ini telah menjadi catatan tersendiri untuk BKD Kabupaten Manggarai Timur.  Sebagai tanggapan atas pesoalan ini, BKD Kabupaten Manggaai Timur,  wajib mengambil langkah nyata dan segera. “Beberapa langkah nyata itu adalah memperbaiki pola rekrutmen pegawai pemerintah, khususnya tenaga harian lepas atau  nantinya dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, meningkatkan mutu dan jumlah fasilitas kerja serta memperkuat kompetensi PNS.”  demikian uraian Drs. Stefanus Jaghur.

Persoalan penerimaan THL (P3K) masih menyisakan persoalan. Penerimaan THL (P3K), selama ini masih dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan pihak ketiga. “ Jangan heran jika mereka yang diterima memiliki link dengan penguasa. Saya ingin mereka dites, diuji kualifikasi dan kompetensinya. Kualitas SDM pun harus ditingkatkan, terutama melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang relatif lebih murah dan sesuai kebutuhan. Untuk meningkatkan kualitas SDM, memang perlu dilakukan analisis yang baik dan benar.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk membenahi birokrasi adalah dengan insentif atau tunjangan kesejahteraan. Prinsipnya, kinerja yang baik harus dihargai untuk terus didorong ke arah yang lebih maju dan berdampak positif pada lingkungan kerja.

Harapan dan Cita-cita

Keadaan dan gambaran sekarang memang terlihat pada pencapaian kinerja yang terukur pada laporan pencapaian hasil kinerja, antara lain pada laporan pencapaian hasil kerja per tahun (LAKIP)  dan bersifat umum. Pertanyaan yang muncul: bagaimana jika gambaran kemajuan atau pencapaian kinerja dilakukan untuk birokrat sebagai perorangan? Jawaban atas pertanyaan ini sulit didapatkan karena kita belum memiliki alat ukur kinerja perorang atau bahkan hasil kerja per hari. Pengukuran hasil kerja selama ini difokuskan pada kuantitas atau jumlah, sementara kualitas masih belum diperhatikan dengan intensitas yang sama, sebagaimana diungkapkan Drs. Stefanus Jaghur “ Untuk selanjutnya, perlu ada ukuran kualitas yang benar-benar prinsip. Ukuran ini bisa didapatkan dari hasil survey kepuasan penerima layanan birokrasi. Penggunaan teknologi mutakhir seperti E-Laporan kerja harian pun menjadi sangat perlu.”

Perubahan sikap dan akhlak yang berujung pada moral menjadi sangat penting dan mendasar pada pencapaian reformasi birokrasi atau pada gerakan Ayo Kerja Nyata. “ Harapan akan disiplin kerja, orientasi pada mutu kerja dan komitmen yang kuat akan terwujud jika dibentuk oleh cara/pola pikir yang matang. Modal ini semakin kuat jika ditunjang dengan pendidikan dan keterampilan yang baik, pemberian insentif perlu dilakukan sebagai sarana – bukan tujuan demi memurnikan prinsip kerja.” pungkasnya.  (Dinas Kominfo dan BKD Kabupaten Manggarai Timur)

Sumber : Manggaraitimurkab.go.id

 

 

PrintEmail